JAYAPURA, Beritafajar7– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Jayapura menggelar kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Hotel Horison Padang Bulan, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (21/05/2026).
Kegiatan yang di danai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) tersebut bertujuan memperkuat penyedia layanan bagi anak serta mendorong pembentukan forum anak di tingkat kampung, kelurahan, hingga distrik sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. H. Rustan Saru, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong pembentukan forum anak di setiap kampung sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup anak sekaligus menjadi ruang aspirasi bagi generasi muda.
Menurutnya, program tersebut dirancang melalui pendekatan holistik yang tidak hanya menyasar pendidikan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, keamanan, hingga penanganan persoalan stunting dan gizi buruk.
“Forum anak ini akan menjadi wadah penting untuk memastikan anak-anak memperoleh hak dan perhatian secara menyeluruh. Kita ingin penanganannya dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan HIV/AIDS yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah kasus di Kota Jayapura mencapai sekitar 6.000 kasus, dengan data kumulatif diperkirakan sekitar 6.500 jiwa. Selain itu, ketersediaan obat ARP disebut hampir habis.
Pemerintah Kota Jayapura, kata Dr. H. Rustan Saru, telah menyiapkan strategi jangka menengah selama lima tahun yang disertai program tahunan. Tahapan awal difokuskan pada pengumpulan dan validasi data agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Ia optimistis melalui intervensi konvergensi yang dilakukan selama satu tahun penuh, angka stunting dapat ditekan hingga berada pada satu digit atau di bawah 10 persen.
Pendekatan menyeluruh tersebut juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, pengangguran, serta anak putus sekolah melalui pendampingan langsung di kampung-kampung.
“Kalau anak dibina sejak dini, mereka nantinya bisa menjadi tenaga kesehatan, aparat, jurnalis, atau profesi lainnya. Tetapi jika tidak diperhatikan, pengangguran akan menjadi beban sosial yang besar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk memperkuat lembaga penyedia layanan bagi anak di lima distrik di Kota Jayapura dengan melibatkan kampung-kampung sasaran.
Menurutnya, pada hari pertama pembukaan kegiatan dilakukan di Distrik Heram dan Distrik Abepura dengan melibatkan lima kampung. Sebanyak 30 peserta hadir, terdiri atas perwakilan forum anak, pendamping anak di kampung, serta aparat kampung.
“Kegiatan ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung melalui pembentukan forum anak di berbagai tingkatan,” ujarnya.
Betty menjelaskan dari 14 kampung yang didampingi, baru tujuh kampung yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) kepala kampung terkait pembentukan forum anak. Keberadaan forum tersebut dinilai sangat membantu dalam memperkuat keterlibatan anak di lingkungan masyarakat.
Pihaknya berharap tujuh kampung lainnya dapat segera menyusul membentuk forum anak pasca kegiatan sosialisasi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mendorong agar program pembangunan di tingkat kampung, kelurahan, dan distrik dapat mengakomodasi kepentingan anak, termasuk memberi ruang partisipasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Anak-anak saat ini sudah dapat berpartisipasi melalui Musrenbang kampung, kelurahan, hingga distrik agar mereka bisa menyampaikan hak dan aspirasi mereka kepada pemerintah,” tutupnya.
About the Author
