JAKARTA, Beritafajar7.com — Perpaduan pembiayaan syariah komersial dan sosial, seperti zakat dan wakaf, dinilai mampu memperluas akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini termasuk bagi para pelaku usaha produktif yang belum memenuhi persyaratan perbankan formal.
Strategi tersebut mengemuka dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang digelar pada hari kedua Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Forum ini dibuka langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro.
Dalam sambutannya, Solikin Juhro menyampaikan tiga strategi utama pengembangan ekonomi syariah daerah. Pertama, penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Kedua, pengembangan rantai nilai halal (halal value chain) dari hulu hingga hilir. Ketiga, perluasan akses pembiayaan syariah.
Untuk mendukung strategi tersebut, Bank Indonesia mendorong pendekatan 3SP, yaitu Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi.
“Sinergi memerlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten. Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali,” tegas Solikin.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Direktur Eksekutif KNEKS Sholahuddin Al Aiyub, Staf Ahli Kementerian Keuangan Arief Wibisono, dan Plt. Deputi Kementerian PPN/Bappenas Maliki.
Dalam kesempatan itu, Ma’ruf Amin menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi arus baru yang didukung oleh kelembagaan kuat, regulasi jelas, serta ekosistem yang kondusif.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 27 provinsi yang memasukkan pengembangan ekonomi syariah dalam RPJPD dan RPJMD, di mana 23 provinsi di antaranya telah mencantumkan indikator ekonomi syariah dalam RPJMD mereka.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) terus bergerak cepat memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM di Bumi Cendrawasih melalui program yang terintegrasi.
Sepanjang tahun 2026, KPw BI Provinsi Papua sukses memfasilitasi business matching pembiayaan UMKM dengan total komitmen mencapai Rp4,1 miliar. Angka tersebut bersumber dari kesepakatan di Festival Kopi Papua 2026 sebesar Rp2,4 miliar dan Festival Cenderawasih 2026 sebesar Rp1,7 miliar.
Selain itu, BI Papua juga mengoptimalkan platform Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). Hasilnya, dari 108 UMKM Papua yang terdaftar di platform BISAID pada tahun 2026, sebanyak 25 UMKM telah berhasil memperoleh akses pembiayaan langsung dari perbankan.
Tidak hanya memfasilitasi modal, BI Papua juga fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui digitalisasi dan tata kelola keuangan. Selama tahun 2026, pelatihan aplikasi SiAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) telah digelar sebanyak tiga kali.
Lewat pelatihan SiAPIK dan perluasan adopsi pembayaran digital QRIS, UMKM Papua didorong untuk memiliki laporan keuangan yang transparan, tertata, serta memenuhi standar perbankan (bankable).
Melalui pernyataan tertulisnya, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar, menyatakan bahwa rangkaian program ini diarahkan untuk melahirkan lebih banyak UMKM Papua yang naik kelas dan melek digital.
“Ke depan, KPw BI Prov. Papua akan terus memperluas jejaring kemitraan dengan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, serta memperbanyak UMKM potensial yang siap dibiayai, agar sinergi pembiayaan yang didorong di tingkat nasional semakin dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di daerah,” pungkas David.(red)
About the Author
