JAYAPURA, Beritafajar7.com – Gubernur Papua melakukan inspeksi mendadak (sidak) terbatas ke sejumlah rumah sakit pemerintah di Jayapura, mulai dari RSUD Yowari, Abepura, Jayapura dan RS Bhayangkara guna memastikan kesiapan tenaga medis menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri.
Dalam sidak tersebut, gubernur menegaskan bahwa fokus pengecekan bukan pada pelayanan pasien, melainkan kesiapan tenaga medis selama masa libur panjang.
“Hari ini melakukan sidak terbatas. Sidaknya bukan mengecek apa tentang pelayanan pasien, tidak. Tetapi saya melihat bagaimana tenaga medis yang ada di rumah sakit pemerintah. Mulai dari Yowari sampai dengan Dok II, tentang kesiapan mereka melayani pasien selama masa libur hari raya Idul Fitri,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Jumat (20/3/2026).
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pelayanan kesehatan di Papua sempat menjadi sorotan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga evaluasi kali ini penting untuk mencegah kejadian serupa.
“Kita ketahui kejadian pelayanan kesehatan Provinsi Papua waktu itu menjadi persoalan. Itu karena pada saat libur Nataru, sehingga terjadi berbagai peristiwa,” katanya.
Dari hasil sidak, gubernur mengaku bersyukur karena tenaga medis di rumah sakit yang dikunjungi dalam kondisi siap siaga.
“Hari ini saya cek dan saya bersyukur para tenaga medis itu ada di tempat, baik dari Yowari maupun sampai dengan Dok II. Mereka siap untuk melayani,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan di rumah sakit. Namun menurutnya, hal terpenting adalah kesiapan tenaga medis dalam melayani masyarakat.
“Kekurangan rumah sakit itu pasti ada. Kalau dicari pasti ada. Tetapi yang saya senang para dokter, para tenaga medis itu mereka siap untuk melayani,” katanya.
Gubernur juga meminta seluruh tenaga medis tetap siaga hingga beberapa hari setelah Idul Fitri.
“Kalau bisa selama hari itu sampai dengan dua hari ke depannya, kalau hari raya tanggal 21, saya berharap tanggal 23 itu mereka selalu siap-siaga untuk melayani pasien,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya penumpukan pasien di RSUD Yowari yang dinilai berisiko terhadap keselamatan pasien.
“Ada kasus yang kami semua nilai itu yang di Yowari, banyak penumpukan pasien di Yowari. Sehingga itu juga bagian dari evaluasi singkat kami,” katanya.
Sebagai langkah cepat, pemerintah akan mendistribusikan pasien ke sejumlah rumah sakit lain, baik pemerintah maupun swasta.
“Hari ini kami akan mendistribusikan pasien yang ada di Yowari ke beberapa rumah sakit pemerintah, baik yang ada di Abepura kalau nanti masih bisa terima, kemudian khususnya di Dok II. Nanti kita bagi juga di rumah sakit swasta lain, yaitu di rumah sakit milik Polri, di RS Bhayangkara yang ada di Kota Raja,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan pasien di instalasi gawat darurat (IGD) yang dapat membahayakan kondisi pasien.
“Supaya betul-betul rumah sakit yang ada di tempat IGD atau UGD ini jangan sampai terjadi penumpukan sampai di luar itu. Ini kurang baik juga untuk kesehatan pasien sendiri maupun pasien lain yang masuk,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi pasien dengan berbagai penyakit yang bercampur dalam satu ruangan, yang dinilai berbahaya.
“Contoh di Yowari itu paru bergabung dengan penyakit yang lain juga satu tempat, ini kan berbahaya,” ucapnya.
Untuk itu, Gubernur Fakhiri meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan seluruh direktur rumah sakit guna memecah konsentrasi pasien.
“Saya minta kepada Direktur tadi termasuk Kepala Dinas Provinsi Kesehatan untuk segera telepon kepada para Direktur Rumah Sakit untuk kita mecah konsentrasi pasien yang ada di Yowari,” katanya.
Ke depan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua, termasuk tenaga medis, ketersediaan obat, dan sistem layanan.
“Kami akan membenahi, mudah-mudahan layanan kesehatan bisa terus sampai kepada masyarakat dan terjangkau dalam segala hal,” ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan sistem layanan terpadu satu pintu di rumah sakit, khususnya di IGD, agar masyarakat tidak kesulitan mengurus administrasi.
“Kalau bisa semua rumah sakit pemerintah ini kita satu atap atau one stop service. Jadi semua lengkap, Dukcapil ada, BPJS ada, kemudian dari rumah sakit sendiri harus ada. Supaya masyarakat tidak boleh lagi mencari-cari,” kata gubernur.(red)
About the Author
