JAYAPURA, Beritafajar7.com – Terkait instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi di Auditorium Bank Indonesia Papua, Kamis (18/12/2025).
Dalam Rakor yang membahas kesiapan kelembagaan, pembangunan fisik, hingga model bisnis KDMP, juga mengundang Pemerintah Provinsi Papua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kepala KPw BI Papua, Faturrahman, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum berbagi informasi terkait peran masing-masing pihak dalam mendukung percepatan KDMP di Papua.
“Yang perlu dipastikan adalah model bisnis KDMP yang paling tepat diterapkan di Papua,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai rapat.
Dikatakan, perbankan Himbara berkomitmen untuk mendukung pendirian KDMP secara fisik di beberapa titik.
Dikatakan, dari 999 KDMP yang akan didirikan di Papua, perlu didata mana koperasi yang siap beroperasi dan bisa menggerakkan perekonomian daerah, termasuk mendukung asta cita pemerintah pusat, khususnya program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pembentukan KDMP di Papua memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi geografis yang berbeda dengan daerah lain.
Dari sisi permodalan, terutama pembangunan fisik kata Faturachman telah menjadi tangung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) bekerja sama dengan TNI yang didanai melalui dana talangan Himbara.
“Untuk pembangunan fisik didukung oleh PT Agrinas dan perbankan Himbara, selanjutnya yang paling penting bisnis modelnya,” katanya.
Di kesempatan sama, Asisten II Sekda Papua, MB Setiyo Wahyudi berharap agar percepatan pembangunan infrastruktur KDMP yang telah dilaunching dapat segera dilakukan.
“Harapannya tentu nanti KDMP yang telah dilouching beerapa waktu lalu, kemudian ada percepatan pembengunan infrastruktur KDMP, maka tentu gubernur dengan kewenangannya akan mengeluarkan regulasi,” ungkapnya.
Hal itu dimungkinkan dalam bentuk imbauan ataupun instruksi gubernur atau surat kepada pimpinan kabupaten dan kota untuk percepatan realisasi KDMP.
Wakil Ketua II DPR Papua, Mukry M Hamadi, menegaskan dukungan DPR Papua terhadap percepatan Koperasi Desa Merah Putih.
Dikatakan, bahwa soal dana pembangunan fisik sudah tidak ada masalah, namun saat ini ada persoalan urgen, yaitu lahan pembangunan gerai ataupun gudang KDMP.
Karena itu pihaknya akan menyutar ke Gubernur Papua untuk
Sekarang yang dibutuhkan adalah lahan. Sehingga ini akan dilaporkan oleh kami di pimpinan, kemudian kita akan surati gubernur segera terkait dengan hasil rapat ini
Demikian juga terkait dengan model bisnisnya, juga akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait.
Ia menyebutkan, salah satu kesimpulan rapat adalah mengusulkan kepada Gubernur Papua untuk mengeluarkan regulasi sehingga kebutuhan pupuk bagi petani, ataupu bahan baku di dapur MBG bisa dipenuhi melalui KDMP.(red)
About the Author
