JAYAPURA, Beritafajar7.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Jayapura, Selasa (10/3).
Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat koordinasi pengendalian harga sekaligus mendorong transformasi digitalisasi transaksi pemerintah di tanah Papua.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, mayoritas provinsi di wilayah kerja BI Papua mengalami inflasi bulanan. Pengecualian terjadi di Provinsi Papua Tengah yang mencatatkan deflasi sebesar -0,03% (mtm). Inflasi ini utamanya dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru, ketidakpastian cuaca, serta kenaikan harga emas perhiasan akibat gejolak global. Secara tahunan, inflasi juga meningkat sebagai dampak low-base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang tidak lagi diberlakukan pada 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua serta Daerah Otonom Baru (DOB). “Forum ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi sistem pembayaran digital agar ekonomi daerah tetap tangguh,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan pentingnya langkah konkret di lapangan. Ia menginstruksikan penguatan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di titik strategis serta memastikan kelancaran distribusi bahan pokok.
Terkait digitalisasi, Gubernur menekankan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). “Kita perlu meningkatkan sinergi penagihan pajak, memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan berkolaborasi dengan Bank Papua untuk menyediakan kanal pembayaran digital guna meningkatkan transparansi,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk memperkuat ekosistem digital di lingkup pemerintah kota. Menurutnya, integrasi transaksi non-tunai secara terukur akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan meningkatkan pelayanan publik.
Sebagai bentuk nyata kesepakatan, dilakukan penandatanganan komitmen hasil HLM oleh Gubernur Papua, Kepala BI Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom. Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan stabilitas inflasi di Papua tetap terjaga dan transformasi ekonomi digital dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.(red)
About the Author
