JAYAPURA, Beritafajar7.com — Sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Provinsi Papua.
Pembentukan forum tersebut, diawali dengan pembekalan kepada stakholder terkait yang dibuka oleh Gubernur Papua diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si., didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Dr. Robbert L.N. Awi, S.T., M.T
Dalam sambutannya, Yohanes Walilo menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Papua.
Menurutnya, keberadaan forum tersebut sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi kondisi geografis Papua yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi.
Ia mengatakan, ke depan keberadaan F-PRB diharapkan tidak hanya berada di tingkat provinsi, tetapi dapat dikembangkan hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana ini. Diharapkan ke depan forum ini dapat dibentuk dan ditingkatkan hingga terbentuk di delapan kabupaten dan satu kota,” ujar Yohanes saat membuka kegiatan tersebut.
Menurutnya, bencana merupakan bagian dari risiko kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi wilayah Papua.
Dengan karakter geografis yang sangat luas dan beragam, mulai dari pegunungan, pesisir, kepulauan hingga kawasan dataran rendah dan wilayah terpencil, Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana.
“Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak terlepas dari kondisi tersebut. Karakter wilayah kita yang memiliki pegunungan, pesisir, kepulauan dan kawasan yang luas menghadirkan kerentanan sekaligus tantangan dalam penanggulangan bencana,” jelasnya.
Dikatakan, upaya pencegahan dan pengurangan risiko harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Karena itu, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pembentukan F-PRB Provinsi Papua Tahun 2026, Fredy Hamadi, S.E., M.Si, mengatakan pembentukan forum tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana.
Menurut Fredy, Papua memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, mulai dari kawasan pesisir, pegunungan, dataran rendah, rawa-rawa hingga wilayah terpencil.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah.
Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas relawan dan masyarakat setempat,” ujar Fredy.
Ia menjelaskan, F-PRB akan menjadi wadah bersama untuk membangun koordinasi, komunikasi, sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pembangunan daerah.
Dengan adanya forum tersebut, pengurangan risiko bencana diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
Fredi berharap F-PRB mampu melahirkan berbagai langkah konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kapasitas dan ketangguhan masyarakat Papua dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
“Forum ini diharapkan dapat membangun kesepahaman dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Provinsi Papua,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi dan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas relawan, media massa, kelompok agama, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya.
Menurut Fredy, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi kekuatan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu, partisipatif dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap unsur yang terlibat.
Dengan demikian, setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghadapi risiko bencana.
Selain membentuk struktur kepengurusan forum yang representatif, pembentukan forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan mekanisme komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan serta rencana tindak lanjut untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dan pembangunan daerah yang berketahanan terhadap bencana.
“Kita berharap melalui forum ini terbangun kerja sama yang kuat dan berkelanjutan sehingga masyarakat Papua semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana,” tutur Fredi.(red)
About the Author
