JAYAPURA, Beritafajar7.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura menggelar Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop, Rabu (14/10/26).
Sosialisasi mengusung tema “Menuju transaksi pemerintah daerah yang mudah, aman, efisien, dan transparan”.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Jayapura, Kepala BPKAD, serta perwakilan dari Bank Papua, OJK, Bank Indonesia, KPP Pratama, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi KKPD merupakan bagian dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui transformasi digital.
“Salah satu visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dengan transformasi digital. Inilah hari ini. Dengan reformasi birokrasi, ini. Kemudian diterjemahkan dalam program prioritas Wali Kota. Ada sembilan. Ini masuk yang kesembilan,” ujar Rustan Saru.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM aparatur sipil negara menjadi kunci, yang salah satunya diwujudkan melalui penyempurnaan tata kelola keuangan berbasis digital yang dilaksanakan BPKAD.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, aparatur sipil kita. Ini juga hari ini jalan lewat BPKAD. Dengan menyempurnakan tata kelola berbasis digitalisasi. Tata kelola keuangan yang digital agar ini tertib, aman, efektif, efisien, transparan, akuntabel,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk mengimplementasikan komitmen bersama yang telah dicanangkan, bukan sekadar menjadi pajangan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, SE., http://M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi KKPD bertujuan memberikan pemahaman teknis dan regulatif serta menyamakan persepsi bagi pimpinan OPD dan pengelola keuangan.
“Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman teknis dan regulatif, serta menyamakan persepsi bagi seluruh pimpinan OPD dan pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura mengenai implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan tata cara pelaporan pajak,” ujar Desi.
Ia menjelaskan, tujuan utama implementasi KKPD adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerah, mendorong optimalisasi transaksi non-tunai, meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, dan mendukung percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Utama Bank Papua Jayapura, Wastu Anggoro memgungkapkan bahwa Bank Papua selalu memberikan dukungan terhadap implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI segmen pemerintah.
“Bukan hanya sekadar dukungan terhadap instrumen pembayaran, tetapi merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah,” ungkapnya.
Dikatakan, melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah secara tepat, diharapkan pelaksanaan belanja pemerintah dapat menjadi lebih praktis, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung transparansi dan penguatan pengendalian internal.
“Bank Papua dalam hal ini siap mendukung Pemerintah Kota Jayapura melalui koordinasi, pendampingan, dan layanan perbankan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” tegasnya.(red)
About the Author
