SENTANI, Beritafajar7– Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh kabupaten/kota se-Papua untuk memperkuat sinergi dan berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Papua Tahun 2026 yang digelar di Aula Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (23/7/2026).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzanna D. Wanggai, S.Pd., M.Soc.Sc., yang membacakan sambutan Gubernur Papua, mengatakan forum tersebut bukan sekadar agenda evaluasi penerimaan daerah, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun fondasi fiskal Papua yang tangguh dan berkelanjutan.
Ia menyebut Papua menghadapi tantangan fiskal yang kompleks akibat luas wilayah, tingginya biaya logistik, keterbatasan konektivitas, serta besarnya ketergantungan pada belanja pemerintah, di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang terus meningkat.
“Fokus kita saat ini bukan hanya pada jenis pajak tertentu, tetapi bagaimana seluruh potensi pajak daerah dapat dikelola secara optimal, profesional, dan berbasis data,” kata Suzanna, menyampaikan pesan Gubernur Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua melalui Suzanna menitipkan lima arahan strategis kepada seluruh kepala badan pendapatan daerah se-Papua, yaitu pembaruan data objek dan subjek pajak berbasis teknologi digital dan pemetaan wilayah; peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang mudah dan transparan; penguatan kolaborasi provinsi dan kabupaten/kota dalam pertukaran data dan pengawasan; percepatan digitalisasi layanan perpajakan; serta menjadikan peningkatan PAD sebagai indikator keberhasilan reformasi birokrasi.
Gubernur juga mendorong pemerintah daerah membangun kerja sama pertukaran data dengan sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan Nasional, kepolisian, perbankan, dan pelaku usaha, guna memperkuat basis data perpajakan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dr. Yusuf Yambe Yabdi, S.T., M.T., yang membacakan sambutan Bupati Jayapura, mengungkapkan Kabupaten Jayapura tengah mengevaluasi target pendapatan daerah dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.
Ia menjelaskan target pendapatan daerah Kabupaten Jayapura sebesar Rp181 miliar berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dinilai belum optimal tergali. Sempat muncul usulan menurunkan target menjadi Rp152 miliar, namun opsi itu berpotensi menimbulkan selisih atau utang sekitar Rp29 miliar jika target awal tidak tercapai.
“Kita tetap 181, tapi kita susun belanja dengan 152, kemudian 29 miliarnya kita harapkan menjadi surplus sehingga bisa menutupi celah fiskal kita yang sangat besar,” ujar Yusuf menjelaskan pendekatan penyusunan anggaran berbasis surplus yang akan ditempuh.
Yusuf juga mendorong Kabupaten Jayapura untuk banyak belajar dari Kota Jayapura yang dinilai memiliki tata kelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang kuat, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp300 miliar. Ia berharap studi banding pengelolaan pendapatan daerah tidak perlu dilakukan jauh-jauh, cukup dengan belajar dari daerah tetangga.
Ia menambahkan, di tengah tren penurunan sejumlah sumber pendanaan dari pusat, pemerintah daerah dituntut kembali menggali potensi masing-masing serta memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi antarbadan pendapatan daerah se-Papua.
Ketua Panitia penyelenggara, Edison Yapsenang, S.Sos., menyampaikan kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari target awal 150 peserta, yang berasal dari 8 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Papua. Peserta yang hadir terdiri atas kepala dinas, kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, kepala Samsat, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Edison menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekaligus mendorong penggalian potensi pendapatan di masing-masing daerah.
“Kita berharap dari pertemuan ini bisa kolaborasi, baik itu provinsi atau kabupaten/kota yang lain,” kata Edison.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Koordinator Pendapatan Daerah Wilayah 5 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budi Kinaldi, jajaran Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Papua, Kepala Samsat se-Papua, serta Direktur Bank Papua. [cr]
About the Author
