Komoditas ayam potong yang sebagian harus didatangkan dari luar Papua
SENTANI, Beritafajar7.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Papua bersama Pemerintah Daerah terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan angka inflasi di wilayah Papua.
Dua strategi utama yang gencar dilakukan adalah perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah penghasil dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
Kepala KPw BI Papua, Warsono, mengungkapkan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi di Papua dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Banyak komoditas pangan kita berasal dari luar daerah. Untuk mengatasi itu, kami bekerja sama dengan Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil di luar Papua,” ujar Warsono saat ditemui wartawan di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Jumat (3/7/2026).
Dikatakan, salah satu wilayah yang telah menjalin kerja sama strategis dengan Papua adalah dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain mengamankan pasokan dari luar, BI dan Pemda juga fokus menjaga keterjangkauan harga langsung di tingkat konsumen melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini rutin digelar setiap bulan di berbagai titik.
Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sudah sekitar 250 kali gerakan pasar murah dilaksanakan yang menyasar seluruh wilayah kerja KPw BI Papua yang meliputi empat provinsi, Provinsi Papua sebagai provinsi induk, dan tiga provinsi pemerkaran, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan
“Kita lakukan gerakan pasar murah ke semua daerah itu. Itu yang kita lakukan rutin untuk menjaga inflasi,” tambah Warsono.
Strategi tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua. Sebagaimana dikatakan Asisten III Setda Papua, Susana Wanggai yang menilai bahwa program gerakan pangan murah dapat memberikan dampak ganda yang sangat positif bagi perputaran ekonomi lokal.
“Gerakan pangan murah rutin kami buat dan tentu itu sangat membantu sekali kepada para petani atau para pedagang,” kata Susana kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (13/7/26).
Menurutnya, program ini menjadi jaring pengaman yang efektif di tengah situasi ekonomi saat ini agar daya beli masyarakat tidak merosot.
“Masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Kita berharap seperti itu, apalagi di situasi kondisi seperti begini, itu sangat membantu,” pungkasnya.(red)

